Tudingan "Rakyat Nggak Jelas", Tedjo Dibully Netizen Habis-habisan

Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno menjadi perbincangan media sosial setelah menyebut pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai "rakyat yang tidak jelas."



Kebanyakan pengguna mengkritik pernyataan tersebut. Direktur Katadata, Metta Dharmasaputra, melalui @metta_ds mengatakan, 'Menteri Tedjo, sebagai rakyat yang gak jelas, saya jelas bayar pajak untuk gaji Anda dan memilih Presiden Jokowi yang mengangkat Anda.'



Adapun Budayawan Sujiwo Tejo melalui @sudjiwotedjo menulis, 'Gajah di seberang lautan jelas, rakyat di pelupuk mata tak jelas…'



Di Facebook BBC Indonesia, isu ini juga mendapat ratusan komentar dan kebanyakan juga mengkritik pernyataan Menkopolhukam yang dianggap "menyakitkan rakyat."



"Menkopolhukam kok bicara menyakitkan rakyat," kata Fien Keytim. Sementara Tri Firman Wahyudi mengatakan, 'Lembaga satu-satunya yang masih tersisa dan bisa dipercaya hanya KPK setelah MK dirundung korupsi juga, salahkah rakyat membelanya?'



Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, menyayangkan komentar Menkopolhukam yang kurang komunikatif. Menurutnya, setiap pejabat negara harus memperhatikan nilai etika.



"(Dia harus) membaca, melihat, mendengarkan apa yang terjadi di sekitar KPK, publik yang datang tanpa diundang. Itu orang-orang yang sangat jelas. Jadi, tidak patut dikeluarkan kosakata yang membuat rakyat merasa direndahkan dan dilecehkan. Jangan lupa demokrasi kita adalah partisipatoris, dari oleh dan untuk rakyat," katanya kepada BBC Indonesia.



Cuma politisi yang enggak jelas



Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menyindir balik Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno soal ucapan 'rakyat tidak jelas'. Menurutnya, oknum yang tidak jelas itu adalah politisi, bukan rakyat.



Rakyat, justru punya kejelasan karena membela keadilan. "Rakyat yang enggak jelas ini mendukung KPK. Tidak ada lembaga hukum yang bekerja mewakili kepentingan masyarakat sungguh-sungguh," jelas Haris Azhar di Restoran Eatology, Jakarta, Minggu (25/1).



"KPK menunjukkan itu dengan semua perdebatannya, cuma politisi yang enggak jelas, enggak suka dengan KPK, mengkritik KPK dan tidak ada kontribusinya," timpal Haris.



Haris Azhar pun menilai PDIP sama tidak jelasnya dengan politisi. Dia menuding Partai pendukung Jokowi pun tidak dapat mewakili suara rakyat.



"Hari ini PDIP ternyata mental 11 -12 sama partai lainnya tidak ada partai bisa bekerja mewakili rakyat. Klaim wong cilik tidak terbukti apapun," sambung dia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.