Jasmerah, “Jangan Sampai Mega Marah”

Dilema terkait masalah pencalonan Budi Gunawan dapat menjadi pembuktian bagi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).



Pengamat politik dari Populi Center, Dr Nico Harjanto, menilai pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri saat ini pun tak lepas dari kepentingan politik.



"Ini (Kapolri) didorong oleh politik yang, tentu dari parpol yang besar PDIP. Dia (parpol) ingin mendorong banyak hal sesuai dengan kepentingan mereka," katanya dalam diskusi "Kali Ini Tidak 86" di Jakarta Pusat, Sabtu (17/1).



Hal inilah yang mendorong pergantian Kepala Polri secara mendadak oleh pemerintah. Padahal, Kapolri Sutarman baru akan pensiun pada Oktober 2015 mendatang. Menurutnya, kepentingan politik ini justru membuat posisi presiden terjepit dari empat arah.



"Kepentingan politik ini membuat posisi presiden terjepit dari 4 penjuru, yakni istana, DPR, Teuku Umar atau parpol, dan kuningan (KPK). Ini membuat Presiden sangat pusing," katanya.



Nico mengatakan, kondisi ini pun juga disebabkan lantaran Presiden Jokowi tak memiliki partai. Sehingga Jokowi tidak memiliki kekuatan politik.



Lanjut dia, partai politik tempat Jokowi berlindung pun justru tak memberikan kemudahan.



"Parpol di mana Jokowi berlindung justru tidak memudahkan Jokowi. Kalau dulu Jas Merah artinya 'jangan sekali-kali meninggalkan sejarah'. Jas Merah itu sekarang 'jangan sampai Mega marah'," kata Nico.



Presiden Boneka



Pakar ilmu politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan keputusan yang diambil Jokowi dapat membentuk asumsi terhadap kepemimpinannya.



"Jangan sampai asumsi 'presiden boneka' melambung lagi," jelasnya.



Zuhro melihat posisi Jokowi memang dilematis karena ia tak sendiri. Ada partai dan koalisi pendukung di belakangnya. Sehingga, dalam mengambil keputusan pastinya tidak akan seorang diri, akan ada tekanan.

Menurut Zuhro, seseorang yang tak melakukan tindak pidana, tidak mungkin bisa menjadi tersangka begitu saja.



Terkait figur Budi Gunawan sendiri, Zuhro melihatnya dengan simpel. Ia menyatakan orang yang baik dan tidak terstigma tidak mungkin tiba-tiba ditersangkakan. Menurut Zuhro, seseorang yang tak melakukan tindak pidana, tidak mungkin bisa menjadi tersangka begitu saja.



"Ini polisi loh. Masa menjadi tersangka (tapi) nggak ngapa-ngapain. Gampang saja rumusnya," lanjutnya.



Terlepas dari semua tekanan, sebagai orang nomor satu di Indonesia, Jokowi merupakan pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Satu hal yang perlu diperhatikan Jokowi ialah menjaga kepercayaan rakyat.



Menurut Zuhro, kepercayaan rakyat merupakah hal yang sangat mahal. Sekali seorang pemimpin kehilangan kepercayaan rakyatnya, maka akan sulit bagi pemimpin tersebut untuk meraih kembali kepercayaan itu, ibarat menegakkan benang yang basah. (*ROL)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.