Hanya Punya Jabatan, Jokowi Tak Punya Kekuasaan

Baru tiga bulan berjalan, pemerintahan Jokowi-JK terus menuai kritik. Jokowi dianggap tersandera oleh kepentingan politik disekitarnya.



Koordinator KontraS, Haris Azhar, menilai Jokowi telah gagal memposisikan diri sebagai pemimpin negara. Sebagai presiden, Jokowi semestinya mampu berdiri di atas kepentingan-kepentingan politik tersebut.



Namun yang terjadi, Jokowi menurut Azhar tak lebih dari sekadar juru stempel yang hanya bertugas mengesahkan perebutan kepentingan politik dibelakangnya.



"Sekarang tinggal siapa yang bisa bawa proposal untuk diberi cap," kata Haris dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (25/1).



Contoh ketidaktegasan Jokowi menurutnya adalah saat ia memberikan pernyataan di Istana Bogor mengenai penangkapan Bambang Widjojanto. Sebagai presiden, menurut Haris, Jokowi semestinya tampil terdepan dan tegas dalam menangani krisis ini bukan hanya sekadar melontarkan pernyataan normatif semata.



"Ini puncak ketidakbecusan Jokowi jadi presiden. Jokowi kehilangan momentum tampil sebagai presiden saat hukum sedang dipermainkan," kata Haris dengan tegas.



Senada dengan Haris, Direktur Cyrus Network, Hasan Batupahat mengatakan, Jokowi gagal menjalankan fungsinya sebagai Presiden. Padahal kekuasaan pemimpin negara, hanya bisa berguna jika Jokowi menguasai fungsi kontrol dan kepemilikan terhadap kekuasaan.



"Jokowi punya jabatan iya, tapi kekuasaan ada di tangan yang lain," ujarnya.



Dalam pandangan Hasan, Jokowi saat ini terus diganggu oleh partai-partai pengusungnya. Jokowi dinilai terlambat memberikan batasan sejauh mana partai-partai pendukung itu ikut campur dalam urusan pemerintahan.



"Kalau seperti ini sepertinya Jokowi masih jadi petugas partai," kata Hasan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Presiden terus berupaya mencari jalan keluar konflik antara KPK dan Polri.



Pemerintah menurutnya akan terus mencoba menggelar mediasi dua lembaga tersebut sehingga keduanya bisa diselamatkan. Sayangnya Tedjo belum bisa memastikan kapan Jokowi akan memanggil pimpinan kedua lembaga tersebut lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut.



Sementara, Politisi PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan keputusan yang diambil Jokowi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan partai politik. Melalui ketua umum, partai politik pengusung Jokowi menurutnya memberikan tekanan pada kebijakan yang diambil.



"Apapun namanya, kepentingan politik itu ada. Lihat saja pemilihan menteri kemarin. Presiden bisa ditekan oleh siapapun, termasuk ketua umum partai politik," kata Ganjar pada sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (25/1).



Meski demikian, Ganjar tak secara terang-terangan menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut menekan Jokowi dalam mengambil kebijakan. Seperti saat Jokowi memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.



Tekanan dari partai politik inilah yang kadang membuat kebijakan Jokowi membuahkan protes keras dari publik. Bahkan keputusannya tetap mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri berbuah munculnya kembali perseteruan KPK dan Polri.



Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, sudah saatnya Jokowi sebagai pimpinan tertinggi turun tangan untuk meredakan ketegangan sebelum perseteruan terus memanas.



"Situasi ini semakin rumit, Satu-satunya pilihan yang dipunyai Presiden adalah mengambil keputusan dalam waktu tidak lama," katanya. (*cnn)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.