Pengamat Militer dari Universitas Pertahanan Salim Said menyatakan, restu Megawati Soekarnoputri terhadap Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menjadi presiden dan wakil presiden tak tulus.
Restu tersebut juga memiliki unsur politis yang sarat kepentingan saat keduanya berhasil memenangkan pemilihan umum.
"Yang membuat Jokowi jadi presiden itu Mega. Itu tak gratis. Kalau Mega punya kepentingan pasti dia minta ke Jokowi," kata Salim di Menteng, Sabtu, 17 Januari 2015.
Ia menyatakan, polemik pengajuan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala kepolisian sangat kuat adalah keinginan dan permintaan Megawati. Budi dikenal Mega sebagai sosok polisi baik saat jadi ajudannya selama lima tahun.
Saat Jokowi jadi presiden, Mega kemungkinan ingin orang-orang yang dinilainya baik secara subjektif dapat memiliki posisi penting dan tinggi, termasuk Budi. Jokowi sampai saat ini belum bisa gamblang menolak keinginan Megawati. (Baca: Tunda Budi, Jokowi Atasi Desakan Kubu Megawati)
"Dia (Jokowi) sekarang bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi akan terus berhadapan dengan masalah yang sama seperti ini. Apakah sanggup terus kaya begini?" kata Salim.
Sebagai presiden tanpa kekuatan partai, posisi Jokowi memang sulit karena harus mendapat dukungan real politik di parlemen dari PDIP dan koalisi Indonesia Hebat yang berada di bawah kuasa Megawati.
Jokowi hanya presiden populer yang memiliki dukungan rakyat. Akan tetapi dukungan ini akan semakin hilang jika Jokowi terus mengikuti keinginan Megawati atau partai politik yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Hilangnya dukungan rakyat dan lemahnya posisi politik akan menjatuhkan Jokowi dengan cepat.
"Jokowi harus menemukan gaya politik yang tepat. Kalau begini terus bisa hancur," kata Salim.
Permasalahan Budi Gunawan hanya satu dari banyak masalah serupa yang akan muncul di kemudian hari. Megawati dan koalisi akan terus merongrong pemerintahan Jokowi atas restu dan dukungan yang tak gratis. (*tempo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar