Rumor kepindahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari PDIP kencang berhembus. Hal ini dipicu polemik pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Manuver Presiden Jokowi dalam menuntaskan persoalan ini pun hingga kini belum berakhir, diawali dengan membentuk Tim Sembilan untuk menuntaskan polemik KPK-Polri. Dia juga mendadak melakukan pertemuan dengan pentolan Koalisi Merah Putih (KMP) Prabowo Subianto, di Istana Bogor.
Berbagai spekulasi bermunculan kalau Presiden Jokowi bakal meninggalkan partai pendukungnya, yakni PDIP. Meski masih sumir, namun kemungkinan tersebut bisa saja terjadi.
"Tak ada yang tak mungkin, bila Jokowi yakin prospek kariernya lebih cerah di luar PDIP, ia akan menjajaki komunikasi baru dengan kekuatan politik lain," ungkap Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro kepada Okezone, Sabtu (7/2/2015).
Menurut Siti, fenomena kepindahan seorang kader dari partai politik bukanlah hal baru. Tengok saja, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang keluar dari Partai Gerindra, karena diminta mendukung Pilkada serentak.
"Tantangan Parpol saat ini adalah melakukan pelembagaan partai. Pelajaran berharga bagi partai adalah konsisten melakukan pengkaderan agar partai tak kering kader handal. Parpol juga sudah saatnya menghentikan pola rekrutmen spontan dan karbitan," paparnya.
Kejadian yang menimpa partai Gerindra saat ditinggalkan Ahok, menunjukkan bahwa ikatan nonkader dengan partai sangat renggang. Sebab, mereka hanya menggunakan partai sebagai perahu tumpangan saja.
"Selama politik hanya dimaknai sebagai alat perjuangan mencapai kekuasaan semata, maka ketika kepentingan dan kekuasaan telah didapat, usai pula keterkaitannya dengan partai," terangnya.
Menurut Siti, PDIP tentunya akan mempertahankan Jokowi sebagai kadernya. Sebab, rugi besar partai berlambang banteng moncong putih itu kalau kehilangan Jokowi.
"PDIP bisa jadi akan tak nyaman kalau Jokowi sampai mendirikan partai sendiri atau berlabuh ke partai lain," tuturnya.
Sebelumnya, wacana pembentukan partai politik untuk Joko Widodo semakin membuktikan adanya proyek besar memisahkan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan. Keinginan ini muncul dari komunitas relawan Pro Jokowi atau Projo.
Namun, hal tersebut dibantah oleh Ketua DPP Projo, Budi Arie Setiadi. Menurutnya, membuat partai itu tidak mudah dan masih terlalu jauh untuk Projo.
sumber: okezone
Tidak ada komentar:
Posting Komentar