Susi Pudjiastuti, Menteri Favorit Para Netizen

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mendapatkan nilai suara terbanyak dari kalangan "netizen" atau pengguna dalam jaringan (daring) internet terkait sebagai tokoh menteri paling banyak diperbincangkan selama 100 hari pertama kinerja Kabinet Kerja.



Situs pemantau percakapan politik di media sosial, PoliticaWave, mengatakan Susi tidak hanya menjadi menteri yang paling banyak dibicarakan di 19 provinsi, tetapi juga menteri yang mendapat respons paling positif.



Pengguna media sosial menyukai gaya Menteri Kelautan dan Perikanan "yang cepat, ceplas-ceplos dan terlihat menguasai masalah," demikian pernyataan PoliticaWave.



"Berbagai keraguan netizen, terutama karena latar belakang pendidikannya, dari waktu ke waktu semakin berkurang berganti dengan keyakinan dan dukungan."



Hasil ini sejalan dengan riset yang dilakukan Evello, situs pemantau topik di internet, yang menyebut Susi Pudjiastuti adalah menteri yang paling banyak diberitakan oleh media selama 100 hari pemerintahan.



Selain Susi, Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara dan Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa juga mendapat respons positif.



Sejumlah kebijakan yang dianggap baik adalah penenggelaman kapal asing ilegal, penghapusan kurikulum 2013, dan penghapusan Ujian Nasional sebagai satu-satunya syarat kelulusan.



Adapun menteri-menteri yang mendapat sentimen negatif adalah Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Meneg BUMN Rini Soemarno.



Secara keseluruhan, 100 hari pemerintahan Jokowi-JK ’direspon negatif’ oleh para pengguna Facebook BBC Indonesia. Dari 1.108 komentar terkait kinerja, sebanyak 68% mengkritik karena dianggap kurang tegas dan terlalu dipengaruhi parpol pendukung. [BBC]

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.