Pemerintah Jokowi Berencana Hapus BBM Premium

Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) mengeluarkan usulan penghapusan impor bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kadar oktan Ron 88 jenis premium



Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KPSMI) Faisal Yusra mengatakan pemerintah harus melakukan kajian ulang atas rekomendasi tersebut. Pasalnya, penghapusan BBM RON 88 berpotensi menghancurkan bisnis PT Pertamina (Persero).



"Jika Premium RON 88 dihilangkan, maka product valuable kilang Pertamina jadi jeblok, hancur," kata dia.



Faisal menambahkan penghapusan BBM RON 88 sangat menguntungkan pihak asing yang ikut bermain dalam bisnis hilir BBM nasional. Pasalnya, pesaing Pertamina yang ada saat ini hanya memilih atau mau jualan BBM hanya di kota-kota besar saja.



"Asing dan swasta nasional lebih memikirkan untung dan nyaris tidak bersedia berkorban buat kepentingan masyarakat dengan jualan BBM di pelosok-pelosok terpencil di tanah air," pungkas dia.



Direktur Eksekutif Energy Watch, Ferdinand Hutahaean mengingatkan pemerintah agar berhati-hati soal wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 88 atau Premium.



Menurut Ferdinand, ketentuan yang ada mengamanatkan bahwa pemberian subsidi hanya untuk BBM jenis Premium. Jika Premium dihapus, katanya, tentu masyarakat akan menanggung dampaknya.



Terlebih, kata Ferdinand, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Sofyan Djalil sudah berujar tidak akan memberikan subsidi untuk Pertamax. "Menko perekonomian, dalam beberapa pernyataan menyatakan tidak akan memberikan subsidi pada BBM RON 92 (Pertamax). Sehingga ini patut diwaspadai sebagai pintu masuk liberalisasi harga BBM. Ini tidak baik bagi masyarakat," kata Ferdinand.



Ia menambahkan, penghapusan Premium juga bakal membalik harapan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo menjadi kebencian. "Karena kebijakan menterinya yang tidak pro-rakyat," sebutnya.



Untuk itu, Ferdinand meminta agar Presiden Jokowi betul-betul mencermati rekomendasi tentang penghapusan Premium. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi, apakah Pertamax bakal diberi subsidi atau ada solusi lain agar masyarakat tidak terbebani.



"Kami meminta kepada presiden agar benar-benar mencermati hal ini, terlebih harga minyak dunia sedang rendah," pintanya.



Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung rencana penghapusan ini.



"Usulan itu baik memang RON 92 lebih baik dari RON 88 kan. Lebih baik kualitasnya, cuma teknisnya perlu ada waktu," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (23/12).



Menurutnya, bahan bakar RON 92 dapat membuat kualitas mesin kendaraan menjadi lebih baik. JK pun kembali menegaskan pemerintah akan mengkaji rekomendasi ini.



"Itu usulan yang tentu bagaimana pemerintah harus mempelajarinya. Kan baik itu kita pelajari. Dan tentu bagaimana pihak pertamina implementasinya," jelasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.