Putin: Rusia Takkan Terima Dunia dengan “Satu Kutub”

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu (7/2) mengatakan negaranya takkan pernah menerima dunia dengan satu kutub.



Putin menyatakan ada kepemimpinan satu kutub "yang tak terbantahkan" yang berusaha menguasai dunia saat ini dan memaksa pihak lain agar patuh. Ia pun mengatakan Rusia takkan pernah menerima upaya semacam itu.



Dalam kongres Federasi Serikat Pekerja Independen Rusia, Putin menekankan Rusia tak bermaksud terlibat perang dengan siapa pun dan selalu bersedia bekerja sama.



Ia kembali menekankan sanksi terhadap Rusia takkan pernah memiliki dampak yang diinginkan, meskipun semua itu memang memiliki dampak negatif pada ekonomi negerinya.



"Kita harus menyadari ini, dan melancarkan segala upaya yang mungkin untuk memperkuat kedaulatan kami, termasuk sektor ekonomi," kata Putin di dalam satu pernyataan yang dipublikasikan secara online, sebagaimana dikutip Xinhua.



Putin menjanjikan sikap tegas Rusia guna melawan tekanan yang diberlakukan atas negerinya sehubungan dengan krisis Ukraina.



Wakil Presiden AS Joe Biden pada Sabtu mengatakan dalam Konferensi Keamanan Munchen Ke-51 bahwa Washigton akan terus menyediakan bantuan keamanan buat Ukraina.



Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, yang menghadiri konferensi itu, kembali mengatakan penggelaran militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di dekat perbatasan Rusia memicu bentrokan dan merusak keamanan Eropa.



"Lavrov menekan dukungan NATO bagi aksi militer Kiev di Ukraina Selatan menghambat upaya untuk menemukan penyelesaian damai bagi krisis domestik yang mendalam di Ukraina," kata satu pernyataan yang disiarkan dalan jaringan oleh kementerian tersebut.



Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menanggapi dengan mengatakan semua langkah yang dilakukan oleh NATO "bersifap membela diri". Ia juga berjanji akan terus membuka saluran dialog dengan Moskow.



Menteri pertahanan dari negara anggota NATO pada Kamis (5/2) memutuskan untuk memperkuat kehadiran Pakta itu di Eropa Timur dan Wilayah Baltik serta memperluas kekuatan pasukan reaksi cepatnya menjadi 30.000 personel.



sumber:antara

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Ulat Ini Mampu Berubah Seperti Ular (FULL PICTURE)

Hawkmoth, Ulat ini berkemampuan mengubah diri menjadi ular. Ketika terancam ia akan menarik kakinya dan kepala  lalu memperluas bagian belakang tubuhnya untuk membuat dirinya menyerupai ular. Kepala ular ini sebenarnya ekor ulat. Foto / Rex Features





Profesor Daniel Janzen, menemukan ulat yang berbentuk seperti kepala ular saat melakukan kamuflase untuk menakut-nakuti predatornya. Ulat ini ditemukan oleh profesor Daniel di kawasan Kosta Rika, Guatemala, dan Belize. telegraph.co.uk





Ulat yang ditemukan oleh profesor Daniel Janzen, melakukan kamuflase dengan membalikan tubuhnya sehingga berbentuk seperti kepala ular. Daniel Janzen, seorang profesor biologi di University of Pennsylvania, yang telah menjadi ahli serangga selama 50 tahun. Janzen.UPenn.edu





Profesor Daniel Janzen mangabadikan ulat yang berkamuflase seperti ular ini di Area de Conservacion Guanacaste, Kosta Rika. Dimana ia sudah melakcak beragam ulat di Kosta Rika sejak 1978. Janzen.UPenn.edu





Profesor Daniel Janzen mengkatagorikan ulat yang bekamuflase seperti ular ini adalah spesies hemeroplanes. Janzen.UPenn.edu





Profesor Daniel Janzen menghabiskan setengah tahun di universitas dan setengah lainnya di Amerika Tengah mencari ulat ular, yang ditemukannya di Kosta Rika, Guatemala, Belize, dan Meksiko. Janzen.UPenn.edu

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Dianggap Berkhianat dengan KPK, Pria ini Disingkirkan dari Daftar Calon Kapolri

Komjen, Suhardi Alius

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyiapkan nama-nama baru calon Kapolri untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu Presiden Joko Widodo membutuhkan atau memintanya.



Nama-nama baru itu disusun Kompolnas begitu terdengar kabar bahwa Jokowi tak akan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri karena status hukumnya sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi.



Anggota Kompolnas Edi Saputra Hasibuan membantah jika pihaknya sengaja menyingkirkan mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal, Suhardi Alius dari bursa calon Kepala Polri. Menurut Edi, Kompolnas punya pertimbangan kuat tak mengikutsertakan Suhardi Alius.



"Kami fokus cari calon Kapolri dari angkatan tahun 1982-1984. Kalau Suhardi angkatan 1985," kata Edi, Jumat, 6 Februari 2015.



Walhasil Kompolnas menilai Suhardi terlalu muda untuk diajukan sebagai calon Kapolri saat ini. Edi pun menegaskan bahwa tak ada sentimen dari Kompolnas kepada Suhardi Alius. Sebagai bukti, Edi memuji prestasi Suhardi Alius.



"Beliau pernah jadi Kapolda Jawa Barat dan Kabareskrim, masih muda lagi umurnya," kata dia.



Alius mulai terlempar dari bursa calon Kapolri sejak ada gerakan mendongkelnya dari jabatan sebagai Kepala Bareskrim. Alius disebut berkhianat dari Polri karena dia bekerja sama dengan KPK.



Bahkan, Budi Waseso sebelum menjabat sebagai Kepala Baresrkirm sempat melontarkan janji kontroversial soal pembersihan Polri dari anggota yang diklaim berkhianat.



Janji itu keluar setelah Kabareskrim sebelumnya, Komjen Suhardi Alius, dituding memberikan data terkait dengan Komjen Budi Gunawan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.



Ucapan Budi Waseso menuai kritik dari mantan Kapolri, Komjen Oegroseno, karena dianggap menciptakan perpecahan. Namun, menurut Budi Waseso, tidak tertutup kemungkinan ada pengkhianat di dalam Bareskrim.



"Ya bisa saja, kalau pengkhianat internal itu nanti yang urus internal. Nanti kami bahas lagi," tuturnya.



Syafii Maarif: Kompolnas Zalim



Ketua Tim Sembilan atau Tim Independen, Syafii Maarif, geram dengan didepaknya mantan Kabareskrim Komjen Pol Suhardi Alius dari bursa pencalonan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Suhardi adalah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri yang sekarang dirotasi ke Lembaga Pertahanan Nasional.

Menurut Syafii, apa yang dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional dengan mencoret nama Suhardi adalah sebuah bentuk kezaliman. Sebab, mantan Kepala Divisi Humas Mabes Polri itu juga memiliki hak yang sama untuk ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Kapolri.



"Itu kezaliman. Dia (Suhardi) orang baik," kata Syafii ketika dihubungi, Jumat 6 Februari 2015.



Bahkan, kata Syafii, di antara para calon Kapolri yang diajukan Kompolnas, Suhardi adalah polisi yang relatif lurus. "Di antara mereka, Suhardi baik," ujar dia.



Apalagi, lanjut Syafii, Suhardi dicoret demi memasukkan nama Komjen Pol Budi Waseso dalam bursa Kapolri.



"Padahal mereka itu angkatannya sama, Suhardi dan Budi Waseso sama-sama angkatan 1985," jelasnya.



Sehingga, tidak masuk akal jika alasan Kompolnas mencoret nama Suhardi dan memasukkan nama Budi Waseso adalah karena Suhardi angkatan muda. Namun, Syafii yakin Presiden Joko Widodo tidak akan memilih Budi Waseso sebagai kapolri.



"Cari polisi yang sedikit masalahnya," kata dia lagi.



Namun, Syafii tak mau mengatakan, dari lima nama yang diajukan Kompolnas, mana yang paling baik untuk dijadikan Kapolri.



"Tanya Pak Oegro (Oegroseno, mantan Wakapolri) dia yang paling paham," kata dia.



Beberapa nama yang diajukan kepesiden terdapat jenderal bintang tiga, mereka adalah Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri Irjen Pol Dwi Prayitno, Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Kepala Baharkam Polri Komjen Pol Putu Eko Bayu Seno, dan mantan Kabareskrim Komjen Pol Suhardi Alius. Namun, nama Suhardi dicoret digantikan Komjen Pol Budi Waseso.



sumber: tempo/viva

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Tayangkan Tanpa Sensor Video Pilot Yordania Dibakar Hidup-hidup, ISIS Punya Media Resmi Namanya FOX NEWS

Fox News membuat ulah lagi. Kali ini menayangan penuh video pembakaran hidup-hidup pilot Yordania oleh ISIS, menempatkan video itu di situs beritanya, dan dikecam banyak orang.



Tak seperti media pada umumnya, Fox News mengambil langkah kontroversial dengan menayangkan video tersebut utuh dalam laman resminya.



"Kami merasa anda perlu melihat ini," terang salah satu pembawa acara Fox News, Bret Baier, pada Selasa malam.



Setelah berkata seperti itu, Fox News kemudian menampilkan gambar-gambar grafis terkait eksekusi mati Moaz yang dibakar oleh ISIS. Baier beralasan hal tersebut perlu ditunjukkan untuk memahami ekstrimisme ISIS sepenuhnya.



Tak berehenti di situ, Fox kemudian mengunggah video sadis berdurasi 22 menit itu di laman resminya tanpa sensor. Video tersebut diunggah dengan peringatan bertuliskan "WARNING, EXTREMELY GRAPHIC VIDEO: ISIS burns hostage alive".



Para eksekutif Fox News menyatakan penayangan video tersebut merupakan bentuk pengabdian mereka sebagai jurnalis. Akan tetapi, banyak pihak yang merasa terkejut dan ngeri dengan keputusan Fox News yang menayangkan video detik-detik terakhir hidup Moaz tersebut.



Pimpinan-pimpinan di hampir seluruh media memilih untuk tidak menayangkan video kejam tersebut.



BBC merupakan salah satu media yang tidak akan menampilkan video ISIS tersebut dan juga tidak akan memuat dan membagikan link menuju video tersebut dalam platform medianya. Banyak pihak pula yang geram atas keputusan Fox News tersebut dan menilai media tersebut mengeksploitasi video pembunuhan Moaz.



"Saya cukup terkejut mengetahui bahwa Fox mau menampilkan video tersebut. Saya pikir kita tidak harus menunjukkan setiap detail yang mengerikan," ujar William Quandt dari Universitas Virginia yang juga mengabdi untuk Dewan Keamanan Nasional.



Media Resmi ISIS



Malcolm Nance, pakar terorisme dan radikalisme, mengatakan Fox News kini telah menjadi 'media propaganda' ISIS. "Mereka menyebarkan apa yang ingin ISIS sebarkan ke seluruh dunia," ujar Nance kepada The Guardian.



Menurut Nance, video menjadi bernilai ketika dikonsumsi media dan disebarkan seluas dan seutuh mungkin. Fox News menjadikan teror ISIS menjadi perbincangan banyak orang.



John Moody, wakil presiden eksekutif Fox News, mempertahankan keputusannya menyiarkan video itu. Kepada Huffington Post, Moody mengatakan; "Setelah mempertimbangkan dengan cermat, kami memutuskan memberikan pilihan kepada Fox News.com untuk melihat sendiri kebiadaban ISIS."



Pengguna online, masih menurut Moody, dapat memilih untuk melihat atau tidak konten yang sangat mengganggu itu.



Dalam siaran berita Selasa (3/2), anchor Bret Bairer memperingatkan pemirsa sebelum menayangkan foto-foto pembakar pilot itu. "Anda mungkin ingin berpaling ketika melihat foto ini," ujar Bairer.







Fox News, menurut Bairer, menampilkan gambar-gambar ini untuk membawa pemirsa ke realitas terorisme Islam.



"Fox News selama ini bekerja untuk Al Qaeda, tapi mulai saat ini mereka juga bekerja untuk ISIS," ujar Nance. "Saya tidak tahu mereka mungkin sudah menulis cek royalti untuk video yang ditayangkan."



Rick Nelson, dari Center for Strategic and International Studies, kepada The Guardian mengatakan; "Fox News juga organisasi teror."



"Mereka meneror pikiran orang di seluruh dunia, dengan menampilkan video itu dan menempatkannya di internet. Tentu semua ini akan punya dampak potensial."



"ISIS membutuhkan platform, dan Fox News memberikannya," lanjut Nelson.



Kecaman terhadap Fox News membanjir di media massa, tapi satu akun Twitter -- yang dicurigai terkait dengan ISIS -- dilaporkan berbagi video ke situs Fox News. Video itu tidak bisa dihapus karena berada di jaringan AS.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Muslim Rusia Desak Putin Izinkan Hijab di Sekolah

Seorang pemimpin Muslim Rusia meminta Presiden Vladimir Putin mengijinkan pemakaian hijab di sekolah-sekolah.



Rawil Gaynetdin, kepala Urusan Muslim Rusia di negara-negara bagian Rusia di Eropa, mengajukan permintaan dalam surat ke Putin. Menurutnya, permintaan dilayangkan sehubungan kian banyaknya negara bagian yang melarang Muslimah berhijab di sekolah.



Kantor berita Itar-TASS melaporkan permintaan ini memunculkan debat publik di media massa. Banyak pihak mendukung upaya Gaynetdin, tapi tak sedikit yang menentang.



Di Republik Mordovia, Mahkamah Agung Rusia akan mempertimbangkan keluhan Muslimah Rusia yang dilarang berhijab saat bersekolah.



"Tidak ada yang khusus dalam hijab," ujar Gaynetdin. "Ini bukan simbol agama, atau berniat menantang masyarakat."



Menurut Gaynetdin, Muslim Rusia tidak sedang melawan demokrasi, tidak menghormati tradisi Eurasia, dan mengembangkan intoleransi.



Wilayah Stavropol adalah yang kali pertama melawang hijab tahun 2012. Setahun kemudian Mahkamah Agung menguatkan lrangan itu.



Vladimir Putin juga mengatakan tidak pernah ada tradisi mengenakan hijab di sekolah-sekolah, bahkan di wilayah mayoritas Muslim Rusia.



Putin mungkin benar. Namun ia tidak melihat terjadinya peningkatan kesadaran berhijab di kalangan Muslimah Rusia. Di Moskwa, misalnya, wanita berhijab sangat mudah ditemukan.



Namun Moscows State Medical University melarang mahasiswi berhijab masuk kampus. Larangan ini memicu kontroversi.



Menteri Pendidikan Dmitry Livanov, Rabu (4/2), mengatakan sekolah di Rusia sekuler, dengan aturan pakaian ketat. Semua sekolah harus mengikuti aturan itu.



Vsevolod Chaplin, imam besar Gereja Ortodoks Rusia, mengatakan; "Melarang orang berperilaku sesuai iman mereka adalah penipuan pseudo-hukum."



Rabbi Zinoviy Kogan, ketua Kongres dan Organisasi Yahudi, mengatakan; "Jika ke tempat ibadah, orang bebas mengenakan pakaian keagamaan, tapi di sekolah itu tidak dapat diterima.



Roman Silantyev, pakar keislaman, punya pendapat lain. Menurutnya, semua ini bukan soal melawan hijab, tapi perlawanan terhadap Islam, terutama di wilayah-wilayah Wahabbi tumbuh subur di Rusia.



sumber: Itar-TASS/inilah

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Tali Gantung Saddam Hussein ditawar Rp88 Miliar

Sepotong tali yang digunakan untuk mengeksekusi mantan penguasa Irak, Saddam Hussein disiapkan untuk lelang dengan tawaran terbaru senilai US$ 7 juta, atau sekitar Rp 88,2 miliar. Pemilik tiang gantung tersebut saat ini adalah politisi Irak, Dr. Mawaffak al-Rubaie, yang memimpin ekseskusi mati Saddam Hussein.



Dilaporkan media Timur Tengah, Al-Araby al-Jadeed tali gantung yang meregang nyawa diktator Irak tersebut diminati oleh banyak kalangan, termasuk sebuah keluarga Israel papan atas, organisasi keagamaan di Iran dan dua pengusaha Kuwait.



Meskipun demikian, media Timur Tengah lainnya, Middle East Eye, melaporkan bahwa Rubaie belum mau melepaskan tali gantung miliknya tersebut di harga US$ 7 juta.



Rubaie sendiri pernah mengalami siksaan dari pasukan bekerja untuk Saddam karena keyakinan politiknya. Rubaie percaya bahwa Saddam layak untuk dieksekusi mati.



Dalam wawancara dengan media Inggris, The Independent pada tahun 2013 silam, Rubaie menyatakan bahwa dia tak memiliki perasaan apa pun kecuali rasa sakit hati ketika dia membawa Saddam menunju tiang gantungan.



"Saya berharap melihat dia menunjukkan rasa penyesalan atas kejahatan yang mengerikan, yaitu ratusan ribu warganya sendiri tewas ditangannya dan kaki tangannya. Namun, (rasa penyesalan) itu tidak ada," kata Rubaie.



Meskipun demikian, lelang tali gantung tersebut memicu kecaman dari berbagai kelompok hak asasi manusia. Seorang aktivis, Ahmeed Saheed, mengatakan kepada Al-Araby-Al-Jadeed bahwa hasil lelang tali gantung tersebut seharusnya diberikan kepada kas negara Irak.



Saddam Hussein, mantan Presiden Irak yang berkuasa selama lebih dari 23 tahun dimakzulkan dari kekuasaannya oleh invasi yang dipimpin Amerika Serikat pada tahun 2003. Tercatat, sebanyak 206 ribu orang tewas sejak invasi AS pada tahun 2003.



Saddam dianggap bertanggung jawab terhadap kematian ratusan ribu orang, sebagian besar merupakan etnis Kurdi dan penganut Syiah, yang memiliki pandangan politik dan agama yang berbeda dengan sang diktator.



Saddam dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Pengadilan Khusus Irak pada tahun 2004, meskipun banyak kelompok hak asasi, termasuk Amnesty Internationa, menyakini bahwa persidangan dilakukan dengan tidak adil.



Irak saat ini masih dibekap peperangan kelompok militan, utamanya dari ISIS, yang telah menguasai wilayah utara dan barat Irak. Akhir Januari lalu, ISIS dilaporkan menyerang kota Kirkuk yang merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di Irak. (*)



sumber: CNN

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

PDIP: “Puan, Tjahjo dan Jokowi Masih Petugas Partai”

Kesan petugas partai masih melekat pada Presiden Joko Widodo. Jika dulu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri melontarkan pernyataan tersebut, Puan Maharani mengulang pernyataan sang bunda.



Selasa (3/2) siang, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut menegaskan, Jokowi berhasil menjadi presiden tak bisa dilepaskan dari PDIP. Menurutnya, partai berlambang banteng moncong putih tersebut masih bersama Jokowi hingga saat ini.



"PDIP bersama Jokowi dan Jokowi masih sebagai petugas partai, kader PDIP," ucap Puan.



Saat dihubungi Republika, Kamis (5/2), Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengungkapkan, istilah petugas partai jangan disalahartikan. Menurutnya, petugas partai adalah kader parpol yang ditugaskan untuk jabatan atau amanat tertentu. Posisinya pun bermacam-macam, bisa di pemerintahan, parlemen, hingga di dunia bisnis.



"Pak Tjahjo itu petugas partai, Bambang Pacul petugas partai, Puan juga petugas partai, juga pak Jokowi,"ujarnya.



Meski demikian, Bambang menggarisbawahi jika penugasan tersebut harus mengikuti aturan main. Saat Jokowi menjadi presiden, misalnya, dia diharuskan untuk bertindak sesuai konstitusi.



Menurutnya, Jokowi sekarang bukan lagi hanya menjadi milik PDIP. Jokowi sudah menjadi milik rakyat Indonesia. Tugas-tugasnya yang dibebankan dari partai pun sudah dilepaskan. Hanya, tutur Bambang, Jokowi masih kader PDIP.



Bambang pun menegaskan, PDIP tak pernah mengintervensi Jokowi. Menurutnya, saran yang diberikan kepada presiden sifatnya hanya berupa imbauan, bukan kewajiban. Oleh karena itu, ujarnya, menjadi hak Jokowi untuk menolak atau menerima usul tersebut. "Tapi usul itu jangan dibilang intervensi,"jelasnya.



Dia menegaskan, stigma negatif istilah petugas partai harus dibendung. Menurutnya, ada arus di masyarakat yang ingin mendelegitimasi partai politik. "Ada upaya deparpolisasi. Jadi apa saja soal parpol pasti elek (jelek),"ungkapnya. (*ROL)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.