Iklan Hina Indonesia, Ini Kata Perusahaan Malaysia

Perusahaan penyalur alat pembersih di Malaysia mengaku tidak pernah membuat iklan yang menyinggung atau menghina warga Indonesia. Mereka mengatakan bahwa iklan “Fire Your Indonesian Maid NOW!” adalah ulah seorang agen tidak resmi.



Diberitakan laman The Star, perusahaan Corvan Technology dalam pernyataan resminya, Rabu (4/2), mengatakan bahwa mereka tidak mendukung sikap negatif atau menghina pihak tertentu dengan tujuan promosi.



Corvan Technology sebagai distributor tunggal Neato Botvac Robotic Vacuum di Malaysia mengatakan sama sekali tidak pernah memerintahkan iklan tersebut pada para agennya. Perusahaan ini mengatakan, iklan itu adalah buatan sebuah agen yang tidak resmi.



"Sebagai distributor Neato Robotics di Malaysia, Corvan Technology dan para agen resminya memiliki kode etis dan moral yang kuat dan tidak mendukung upaya promosi yang negatif atau ofensif," ujar pernyataan resmi Corvan Technology.



Perusahaan tersebut juga telah mengeluarkan imbauan kepada para pelanggannya untuk waspada terhadap agen yang tidak resmi.







Sebelumnya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur telah mengeluarkan nota protes atas iklan tersebut. KBRI meminta pemerintah Malaysia melarang iklan itu karena dinilai rasis dan mencederai perasaan Bangsa Indonesia.



Selain mengirim nota protes, KBRI juga telah menugaskan pengacara untuk menemui pihak pihak perusahaan dan melakukan analisis hukum guna melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Selain itu, KBRI juga telah melaporkan pemasangan iklan tersebut kepada Kepolisian Wilayah Selangor.



Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, kepada CNN Indonesia mengatakan bahwa ini bukan kali pertama iklan menghina warga Indonesia yang ada di Malaysia. Beberapa kali warga Indonesia diiklankan layaknya barang dagangan saja.



"Indonesian maids now on sale. Fast and easy application. Now your housework and cooking come easy. You can rest and relax. Deposit only RM 3,500! Price RM 7,500 nett,” tulis salah satu iklan di Malaysia yang disebut Anis.



(*CNN)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

“Jokowi Gampang Dihasut, Karena Terlalu Lugu”

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai terlalu banyak diintervensi dari pihak Istana Negara juga partai pendukungnya.



Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon mengatakan, Jokowi adalah sosok yang belum punya pengalaman dalam politik. Terlebih sososk Jokowi yang lugu dinilai terlalu gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya.



"Di Istana itu banyak penghasut Jokowi. Jokowi juga saya lihat gampang dihasut karena beliau itu lugu, jujur, orangnya baik, tidak ada punya niat politik," ujar Effendi kepada Okezone di Jakarta, Rabu (4/2/2015).



"Jokowi juga belum pengalaman makanya gampang dipengaruhi. Dia juga enggak paham dan belum pengalaman kepada politik nasional," tambahnya.



Anggota Komisi VII DPR itu juga mengatakan, Jokowi masih bingung untuk menjadi seorang pemangku kekuasaan tertinggi di Indonesia. Sebab kata Effendi, Jokowi selalu bergerak dengan seenaknya saja.



"Makanya bagaimana dia mau jalankan kapal besar, orang jalannya saja kayak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) enggak sesuai aturan. LSM kan bergerak seenaknya saja, enggak ada yang ngatur," tegasnya.



Istana seperti Kafe



Jokowi juga dianggap terlalu banyak ikut campur dalam masalah perseturuan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.



Seharusnya Jokowi fokus ke masalah-masalah global dan isu-isu ekonomi, bukan malah membentuk Tim Independen, padahal sudah ada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).



"Harusnya Jokowo fokus ke masalah-masalah global, dan ekonomi, bukan malah ikut campur KPK dan Polri, malah cenderung Jokowi mendramatisir kisruh tersebut dengan membentuk Tim Indpenden," ujar Effendi.



Ditekankan Effendi, Jokowi tidak ikut masuk terlalu dalam ke ranah politik. Kerena menurutnya Jokowi akan semakin kelihatan tidak mengertinya jika terlalu fokus ke politik, seperti perseturuan KPK versus Polri.



"Sekarang aja kelihatan terlalu ikut campur ke politik kabinetnya juga ikut awut-awutan," tegasnya.



"Saya juga sebagai kawan mengingatkan jangan istana di jadikan kafe, gak bisa dong harus ada kewibawan, koq seenaknya saja orang lain mondar mandir di Istana," tegasnya. (*okezone)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Hanung disebut JIL, Zaskia: Itu Fitnah!

Zaskia Adya Mecca menanggapi maraknya komentar negatif terkait film Hijab yang dibintanginya. Istri Hanung Bramatyo itu menegaskan tidak mungkin suami atau pihaknya membuat film yang mengkerdilkan Islam.



"Kami semuanya Islam. Mana mungkin mengkerdilkan atau bahkan melecehkan agama Kami sendiri," ujarnya di Jakarta, Selasa (27/1).



Ia mengaku menyayangkan sebagian komentar negatif masyakarat. Kendati tidak dipungkiri banyak masyarakat yang juga mengapresiasi dan memberikan komentar positif.



Zaskia mengaku kini jadi mengetahui bagaimana rasanya dinilai negatif oleh publik. Seperti suaminya, Hanung Baramantyo yang selama ini kerap mendapat komentar negatif terutama menyangkut beberapa film besutannya.



Bagi Zaskia, sudah tidak teralu kaget jika kini film terbaru besutan Hanung, Hijab juga menuai kontroversi. Namun dikarenakan kali ini ia turut terlibat langsung sebagai produser sekaligus pemain di film itu, Zaskia semakin tahu rasanya difitnah.



"Setiap Mas Hanung bikin film, ujung-ujungnya kalau tidak berurusan sama kepolisian, ada masyarakat menilai negatif. Tapi sekarang lebih tahu bagaimana perasaan Mas Hanung soal sering dibully dan difitnah," ujar Zaskia di Jakart



Dalam film Hijab ini kata Zaskia, terdapat tiga bagian yaitu awal, masuk dan kesimpulan. Adapun pada adegan awal, film memang menunjukkan kondisi terjebaknya seorang wanita untuk berjilbab. Namun bila dilihat sampai akhir film, yang ada justru ajakan untuk memakai jilbab.



Hanung Disebut JIL



Pasca dirilisnya 15 Janurai lalu, film Hijab karya Hanung Bramantyo menuai kontroversi. Salah satunya dari Penulis novel 99 Cahaya di Langit Eropa Hanum Rais



Hanum bahkan menyebut Hanung termasuk kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL) setelah menonton film tersebut. Zaskia Adya Mecca yang tak lain, istri Hanung mengatakan itu adalah fitnah, tanpa mengurangi toleransi terhadap JIL.



"Kenapa saya bilang finah karena memang tidak sesuai kenyataan. Selama 6 tahun saya setiap hari bersama, mendampingi Mas Hanung," kata Zaskia di Jakarta Selatan, Selasa (27/1).



Zaskia mengatakan suaminya bahkan belum pernah sama sekali bertemu dengan Hanum Salsabila. Maka ia mengaku tidak habis pikir dihakimi langsung oleh orang yang sebetulnya belum mengenal dekat suaminya itu.



Adapun Zaskia juga menegaskan bahwa Hanung termasuk orang Muhammadiyah.



Berikut adalah status lengkap Hanum Rais di Facebook miliknya yang mengkritisi film HIJAB besutan hanung Bramantyo:



Semalem, lucu sekali. Ada orang kasih saya dan suami tiket film judulnya HIJAB gratis. Katanya dia salah beli tiket.



Oke, tadinya mau nonton film barat ga jadi. Mungkin ini film yang cukup menyentuh judulnya HIJAB. But I was wrong. Suami saya keluar setelah nonton 30 menit. Saya bertahan, menghargai yang kasih tiket.



Review: Bagaimana mungkin yah, judulnya HIJAB tetapi menyatiri, mengkomikalisasi orang berkerudung jika tak boleh mengatakan menyinyiri orang2 yang memakai hijab sebagai transformasi keterpaksaan, pemaksaan kehendak suami, atau sekedar fashion trend, dan mengelak dari realita bahwa sebagian besar orang berjilbab karena keteguhan hati akan perintah agama bukan yang lain.



Belum lagi, rakitan-rakitan adegan yang menunjukkan kemunafikan orang mengaku Islam begitu ditonjolkan disini, tanpa memberi ruang pada 99 persen muslim kebalikannya. Film ini, (yang akhirnya saya baru tahu ya elah sutradaranya orang JIL) pada akhirnya hanya ingin meneguhkan kembali 'I am a muslim, but I hate Islam, I just want to capitalize Islam for making money'.



Bukan film yang rekomen ditonton, kecuali Anda ingin membuat hater Islam semakin kaya raya. I tested my dignity if I am really a muslim, and I had reacted nothing (not even a smile), but offended. If only I could get my 1,5 hour back in life and exchange with my initial plan to see Women in Black:D. For mbak-mbak yang kasi tiket: Yes you did buy wrong tickets:D



sumber: republika

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Nyontek dan cengengesan saat wawancara di Kompas TV, Presiden Jokowi di-Bully Netizen Habis-habisan

Presiden Joko Widodo akhirnya bicara blak-blakan terkait perseteruan Polri dan KPK. Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi mengatakan KPK-Polri harus bahu-membahu memberantas korupsi. 



KPK-Polri juga harus buka kasus secara transparan dan tuntas, karena mereka harus menjaga kewibawaan institusi sebagai penegak hukum.



Dalam wawancara ekslusifnya dengan Kompas TV, ia memberikan gambaran atas apa yang dilakukannya dalam menyelesaikan kisruh KPK-Polri.



Namun, gesture dan jawaban Jokowi yang kurang tegas, jadi bahan ledekan netizen.



“…kalau sudah aturan itu saya belum ini… Saya kan baru kemarin (jadi presiden). Hehehe…,” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan Kompas TV.



Netizen berkomentar negatif atas wawancara tersebut.



“Musibah betul punya presiden ginian… dari awal bicara tingpletot.. tatapan mata gak fokus gak memguasai masalah. cengengesan… dan di ending wawancara fakta bahwa presiden ini gak layak jadi Presiden, gak ngerti opo opo heeeuuuh…” ungkap salah satu netizen di Youtube.



"Ada orang yang gak pinter ngomong tapi kerjanya bagus. Kalo ini udah gak pinter ngomong, kerja juga gak beres," tulis Alkausar Badilla.



Sementara Gita Savitri Devi menulis, "Pak jokowi lagi UAN ya ampe bawa contekan segala".







(fimadani/youtube)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Akun Palsu Jokowi Tipu Media sekelas TIME, Semua Kena Tipu

Tidak sedikit orang yang tertipu oleh akun Joko Widodo di Facebook yang 'terverifikasi'. Selama ini akun itu dianggap sebagai akun resmi milik Presiden Joko Widodo.

Apalagi, akun yang sudah disukai oleh 2,1 juta pengguna Facebook ini sudah diverifikasi oleh Facebook. Yang tertipu bukan hanya masyarakat dan media di Indonesia. Media asing sekelas TIME pun ikut tertipu.

Misalnya, dalam tulisan di edisi Rabu lalu (28/1), yang menyoroti fenomena pendarahan dukungan Jokowi, jurnalis TIME Yenni Kwok juga mengutip pernyataan dari akun palsu itu.

"Hari Minggu lalu Presiden Indonesia Joko Widodo menulis di halaman Facebook miliknya: Suro Diro Joyonirat Lebur Dening Pangastuti," tulis Yenni Kwok.

Kalimat singkat itu berarti bahwa sikap keras kepala, picik dan amarah hanya dapat ditaklukkan dengan kebijaksaan, kebaikan dan kesabaran.

Sejauh ini sudah lebih dari 84 ribu pengguna Facebook yang mengacungkan jempol untuk tulisan itu. Juga hampir 10 ribu yang memberikan komentar dan 1.400 membagikan ke pengguna Facebook lainnya.

Beberapa hari terakhir ini, publik kaget setelah Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa Jokowi sama sekali tidak memiliki akun FB dan Twitter.

Dia membenarkan bahwa kedua akun itu dibuat saat menjelang Pilpres 2014.

Menurut Andi, admin kedua akun itu ada di Posko Cemara 19, salah satu posko pemenangan Jokowi di masa pilpres.

Setelah menjadi presiden, sebut Andi, Jokowi sudah lepas tangan dan tidak pernah menggunakannya lagi.

Selain akun Jokowi, akun yang selama ini dianggap milik Ibu Negara Iriana Widodo pun ternyata palsu.

sumber: jpnn

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

MUI imbau Penggila Batu Akik: “Jangan Musyrik!”

Jika batu akik itu dipercaya memiliki kelebihan dan membawa keberuntungan dalam kehidupan itu jelas sudah dosa besar."



Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Duski Samad mengimbau penggemar atau kolektor batu akik untuk tidak terbawa kedalam sifat kemusyrikan.



"Jangan sampai batu akik merusak nilai akidah sebagai umat Islam, apalagi mempercayai batu akik berpengaruh dalam kehidupan," kata Duski Samad di Padang, Senin.



Ia menjelaskan, dalam hukum Islam, mempercayai dan meyakini benda-benda yang memiliki kelebihan dan membawa keberuntungan dalam kehidupan termasuk dalam dosa besar, dan itu dilarang dalam Islam.



"Batu akik hanyalah sejenis batu mulia, batu itu disukai hanya berdasarkan bentuk dan warnanya, tidak lebih dari itu," katanya.



Lebih lanjut, ia menambahkan, memakai aksesoris dalam kehidupan dalam Islam tidak ada larangan, justru itu dianjurkan untuk perhiasan diri.



"Jika batu akik itu dipercaya memiliki kelebihan dan membawa keberuntungan dalam kehidupan itu jelas sudah dosa besar," katanya.



Dikatakannya, pada batu akik jenis tertentu, jika dipakai dalam waktu yang lama memang mengalami proses pergantian warna, dan itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-sehari.



"Itu murni proses kandungan mineral yang ada dalam batu tersebut, ini harus disikapi dengan baik," katanya.



Duski Samad juga mengatakan, banyaknya peminat batu akik dari Sumbar dari segi ekonomi sangat baik, hal ini dapat membantu penjual batu mulia untuk mendapatkan keuntungan.



"Kita bersyukur, penjualan batu akik Sumbar mendapat respon yang sangat baik, dan itu tentunya memberikan dampak perekonomian bagi pedagang serta pengrajin batu akik," katanya. (*ant)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Tudingan "Rakyat Nggak Jelas", Tedjo Dibully Netizen Habis-habisan

Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno menjadi perbincangan media sosial setelah menyebut pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai "rakyat yang tidak jelas."



Kebanyakan pengguna mengkritik pernyataan tersebut. Direktur Katadata, Metta Dharmasaputra, melalui @metta_ds mengatakan, 'Menteri Tedjo, sebagai rakyat yang gak jelas, saya jelas bayar pajak untuk gaji Anda dan memilih Presiden Jokowi yang mengangkat Anda.'



Adapun Budayawan Sujiwo Tejo melalui @sudjiwotedjo menulis, 'Gajah di seberang lautan jelas, rakyat di pelupuk mata tak jelas…'



Di Facebook BBC Indonesia, isu ini juga mendapat ratusan komentar dan kebanyakan juga mengkritik pernyataan Menkopolhukam yang dianggap "menyakitkan rakyat."



"Menkopolhukam kok bicara menyakitkan rakyat," kata Fien Keytim. Sementara Tri Firman Wahyudi mengatakan, 'Lembaga satu-satunya yang masih tersisa dan bisa dipercaya hanya KPK setelah MK dirundung korupsi juga, salahkah rakyat membelanya?'



Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, menyayangkan komentar Menkopolhukam yang kurang komunikatif. Menurutnya, setiap pejabat negara harus memperhatikan nilai etika.



"(Dia harus) membaca, melihat, mendengarkan apa yang terjadi di sekitar KPK, publik yang datang tanpa diundang. Itu orang-orang yang sangat jelas. Jadi, tidak patut dikeluarkan kosakata yang membuat rakyat merasa direndahkan dan dilecehkan. Jangan lupa demokrasi kita adalah partisipatoris, dari oleh dan untuk rakyat," katanya kepada BBC Indonesia.



Cuma politisi yang enggak jelas



Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menyindir balik Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno soal ucapan 'rakyat tidak jelas'. Menurutnya, oknum yang tidak jelas itu adalah politisi, bukan rakyat.



Rakyat, justru punya kejelasan karena membela keadilan. "Rakyat yang enggak jelas ini mendukung KPK. Tidak ada lembaga hukum yang bekerja mewakili kepentingan masyarakat sungguh-sungguh," jelas Haris Azhar di Restoran Eatology, Jakarta, Minggu (25/1).



"KPK menunjukkan itu dengan semua perdebatannya, cuma politisi yang enggak jelas, enggak suka dengan KPK, mengkritik KPK dan tidak ada kontribusinya," timpal Haris.



Haris Azhar pun menilai PDIP sama tidak jelasnya dengan politisi. Dia menuding Partai pendukung Jokowi pun tidak dapat mewakili suara rakyat.



"Hari ini PDIP ternyata mental 11 -12 sama partai lainnya tidak ada partai bisa bekerja mewakili rakyat. Klaim wong cilik tidak terbukti apapun," sambung dia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Tedjo Edhy sebut Pendukung KPK, “Rakyat Nggak Jelas”

Tedjo: “KPK Kekanak-kanakan!”



Menteri Koordinator Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengharap pimpinan KPK tak menggerakkan massa turun ke jalan. Tedjo menyesalkan adanya pergerakan massa di KPK yang juga diliput oleh berbagai media.



Tedjo menilai tindakan KPK yang mencari dukungan rakyat sangat kekanak-kanakan.  Menurut Tedjo, KPK akan kuat bila justru didukung oleh konstitusi yang berlaku.



"Jangan membakar massa, mengajak rakyat, 'Ayo rakyat. Kita harus begini-begitu', tidak boleh seperti itu," kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (24/1/2015).



"Itu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia, konstitusi yang akan mendukung, bukan dukungan rakyat yang tidak jelas itu," timpalnya.



Tedjo bersama dengan Menkumham Yasona Laoly, Wakapolri Badrodin Haiti dan Jaksa Agung HM Prasetyo hari ini dipanggil Presiden Joko Widodo terkait kisruh KPK dan Polri.



Semalam, massa mendatangi gedung KPK untuk menyatakan dukungannya setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditahan Bareskrim atas kasus sengketa pemilihan kepala daerah di Kotawaringin Barat pada 2010 silam.

Bambang disangka telah melakukan tindakan berupa menyuruh melakukan atau memberikan keterangan palsu pada persidangan di Mahkamah Konstitusi. Bambang dibebaskan pada Sabtu dini hari tadi.



Mengenai pergerakan dukungan massa terhadap KPK ini, Tedjo menyayangkan masih ada hal-hal seperti ini. Tedjo meminta KPK untuk tidak membuat pernyataan yang membuat panas telinga rakyat.



"Jangan membuat pernyataan yang membuat panas. Tapi pergerakan massa masih ada, saya agak menyayangkan. Itu mestinya tidak perlu terjadi. Pernyataan itu kalau tertutup, silakan. Jangan semua di depan media, seperti itu tidak baik, kekanak-kanakan," ujar Tedjo.



Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP enggan mengomentari pernyataan Mekopolhukam Tedjo Edhy.



“Biar publik yang menilai apakah pantas Menkopolhukam menyatakan seperti itu?” terang Johan. (*CNN)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

60 Pengacara Pasang Badan Bela Bambang KPK

Sebanyak 60 pengacara siap membela Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto. 



Menurut ketua tim kuasa hukum Bambang, Nursyahbani Katjasungkana, mereka menyatakan siap membela Bambang dari kasus yang sedang menjeratnya. Di antara tim kuasa hukum itu adalah beberapa direktur lembaga bantuan hukum.



"Kami tim penyelamat KPK. Kawan-kawan berinisiatif sendiri untuk bergabung," kata Nur.



Meski puluhan pengacara siap pasang badan untuk Bambang, saat ini dia didampingi oleh empat kuasa hukum selama pemeriksaan di Mabes Polri. Salah satunya adalah pengacara Iskandar Sonhaji, rekan Bambang yang juga menangani sengketa pilkada Kotawaringin Barat.



Pemeriksaan terhadap Bambang baru dilakukan sore hari, atau delapan jam setelah ia dicokok pada Jumat pagi, 23 Januari 2015. Penyidik Bareskrim Mabes Polri menangkap Bambang seusai mengantar anak perempuannya sekolah di kawasan Cimanggis, Depok.



Polisi menguntit sejak pukul 06.30 WIB dan menangkap Bambang sejam kemudian. Sebelum membawa Bambang ke Mabes Polri, penyidik menunjukkan surat tugas dan penangkapan.



Penangkapan ini terkait dengan laporan pengaduan dari Sugianto Sabran, politikus PDI Perjuangan, bernomor LP/67/I/2015 pada 19 Januari 2015. Ia mengadukan Bambang dan kawan-kawan karena menurutnya Bambang menyuruh saksi Ratna Mutiara memberikan keterangan palsu di bawah sumpah saat persidangan Mahkamah Konstitusi pada 2010.



Polisi belum memastikan keterlibatan Bambang dalam kasus ini. Bambang masih menjalani pemeriksaan malam ini. (*tempo)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Ulama Aceh: Hukum Mati Kasus Narkoba Tak Bertentangan dengan Islam

Tokoh Ulama Aceh

Tokoh ulama di Aceh Barat, Tgk Ahmad Rifai, mendukung hukuman mati terpidana kasus narkoba karena kejahatan tersebut sudah diluar kemanusiaan.



"Dalam Islam, hukuman mati sudah diatur, tergantung kriteria kejahatannya. Narkoba tidak kalah sadisnya membunuh dan mengancam keselamatan generasi umat Islam maupun rakyat Indonesia dan semua itu wewenang penguasa yang boleh melakukan, tidak bersifat individu," katanya di Meulaboh, Rabu.



Tgk Ahmad Rifai yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat ini menegaskan, dirinya sangat setuju dengan hukuman mati diterapkan Pemerintah Indonesia terhadap kejahatan di luar batas kemanusiaan yang mengancam keselamatan orang banyak.



"Setiap hari tidak kurang 40 hingga 50 orang mati karena narkoba. Dan praktik demikian merupakan suatu pembunuhan sadis umat manusia yang melebihi dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diadopsi oleh negara manapun di dunia," ujar mubalig besar di Aceh ini.



Meskipun pidana mati yang diadopsi pemerintahan Jokowi-JK ini bukanlah perintah Islam, namun semua itu tidak bertentangan dengan Islam terlebih lagi disebut-sebut mengadopsi hukum penjajah bangsa Indonesia.



Tgk Ahmad Rifai menyarankan Pemerintah Indonesia membuat regulasi untuk memperkuat pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba yang jelas-jelas sebagai pengedar ataupun produsen barang haram sejenis kokain, heroin dan sabu-sabu.



Kalaupun dalam ajaran Islam ada kriteria ringan seperti peminum khamar ataupun pengonsumsi jenis narkoba, untuk beberapa kali wajib dikenakan hukum cambuk. Akan tetapi, bila sudah berprofesi sebagai pengedar narkoba, itu sudah membawa kerusakan bagi orang lain dan hukumannya harus berat.



Tgk Ahmad Rifai berpesan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memikirkan regulasi memperkuat hukuman mati, Regulasi yang kuat itu mengantisipasi munculnya pertentangan pihak manapun terhadap Pemerintah Indonesia.



"Inilah tugas wakil rakyat di DPR. Harus ada regulasi hukum dan kuat, sehingga pelaksanaan hukuman mati tidak dipertentangkan. Hukuman mati ini untuk menyelamatkan Bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba," kata imbuhnya. (*ant)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Tembak Mati, Jarak Eksekutor dan Napi hanya 5-10 Meter

Hujan yang mengguyur Nusakambangan sore tadi tidak menghalangi persiapan eksekusi lima terpidana mati. Mereka akan ditembak oleh seregu polisi pada Ahad (18 Januari), tepat pukul 00.00.



“Walau hujan, persiapan tetap lancar,” ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Jawa Tengah, Yuspahruddin, Sabtu (17 Januari).



Kelima terpidana yang akan ditembak mati di Nusakambangan adalah Marco Archer Cardoso (Brasil), Ang Kiem Soei alias Tommy Wijaya (Belanda), Rani Andriani alias Melisa Aprilia (Cianjur, Jawa Barat), Namaona Denis (Malawi), dan Daniel Enemuo (Nigeria).



Sejak siang, lima mobil ambulans telah memasuki Pulau Nusakambangan. Di dalam mobil tersebut sudah disiapkan peti mati. Sebelumnya, pada pagi hari, keluarga diperbolehkan menjenguk terpidana untuk terakhir kalinya.



“Kami masuk pukul 10.30 dan dibatasi hanya dua orang,” kata Dewi Retno Atik, istri Namaona Denis, salah satu terpidana mati.



Satu lagi terpidana mati, Tran Thi Bich Hanh (Vietnam) akan dieksekusi di Boyolali, Jawa Tengah, sesuai dengan wilayah pengadilan negeri yang menjatuhinya hukuman mati. Sebelumnya ia telah mengajukan permintaan terakhir. Ran Thi Bich minta jenazahnya dikremasi dan abunya di makamkan di Lapas Bulu, Semarang.



Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung,Tony Spontana, mengatakan, para terpidana bakal dieksekusi sesuai dengan undang-undang.



“Mereka akan ditembak,” ujarnya, Sabtu, 17 Januari.



Setiap terpidana akan menghadapi 12 anggota regu polisi yang menggunakan senjata laras panjang. Sebagian senjata mereka berisi peluru hampa. Hanya tiga senjata yang diisi peluru tajam.



Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati mengatur cukup rinci tahapan eksekusi. Misalnya, setiba di lokasi, eksekutor menutup mata terpidana dengan sehelai kain. Tapi, diperbolehkan pula bila terpidana ingin dieksekusi dengan mata terbuka.



Terpidana bisa berdiri, duduk atau berlutut. Jika perlu, eksekutor bisa memerintahkan agar tangan dan kaki terpidana diikat pada sandaran. Jarak antara regu tembak dan terpidana paling dekat 5 meter, tapi tak boleh lebih dari 10 meter.



Tony mengatakan, terpidana menggunakan pakaian berwarna putih dengan tanda sasaran bidik di bagian dada. Setelah penembakan, petugas harus memastikan si terpidana benar-benar mati.



“Kalau ternyata masih hidup, komandan regu tembak harus menembak menggunakan pistol tepat di atas telinga,” kata dia.



Petugas kemudian mengeluarkan seluruh proyektil yang ada di dalam tubuh. “Luka di tubuh terpidana harus ditutup dan dijahit agar kembali seperti semula,” ujar Tony. (*tempo)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Belanda Protes Keras Rencana Eksekusi Mati warganya di Indonesia

Setelah Australia dan Brazil, kini giliran Belanda yang memprotes rencana eksekusi warganya oleh aparat keamanan Indonesia.



Warga Belanda, Ang Kiem Soei, masuk dalam daftar enam terpidana mati kasus narkoba yang akan dieksekusi di Indonesia. Protes dari Belanda disampaikan Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders, pada Jumat sore kemarin.



Meski belum ada kepastian, rencana eksekusi enam terpidana mati kasus narkoba itu akan dilakukan Minggu (18/1/2015) besok.



“Kami akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan nyawa orang ini (Ang Kiem Soei),” kata Koenders, di stasiun televisi Belanda.



Ang sejatinya lahir di Indonesia. Tapi, dia telah menjadi warga negara Belanda. Dia dijatuhi hukuman mati pada tahun 2003 atas tuduhan terlibat penyelundupan narkoba.



Dalam protesnya, Koenders memperingatkan Indonesia, bahwa jika eksekusi tetap dilakukan mungkin akan berdampak terhadap hubungan Indonesia dengan Belanda.



Sementara itu, pemerintah Indonesia memahami adanya protes dari negara-negara asal terpidana mati itu. Namun, Indonesia juga minta negara-negara tersebut menghormati proses hukum di Indonesia.



“Itu sudah keputusan hukum. Hormatilah hukum di Indonesia. Kita memahami reaksi protes seperti itu, dan sudah kewajiban setiap negara, entah itu Australia, Brazil atau negara mana pun untuk melindungi warganya di luar negeri,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Armanatha Christiawan Nasir, Sabtu (17/1/2015). (*sindo)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jokowi Kelabakan di Intervensi Mega

Pakar Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelas berada di bawah bayang-bayang Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, dan parpol mitra koalisinya.

Hal itu tercermin dari penunjukan calon Kapolri, Komjen Polisi Budi Gunawan. Di mana, dalam sebuah diskusi, Tjipta sempat mendengar penyataan politikus PDIP, Henry Yosodiningrat yang ngotot supaya Presiden melantik Komjen Budi.

"Ini nuansa politiknya sangat kuat sekali kenapa waktu Budi Gunawan dicoret menjadi calon menteri, dicalonkan kembali," katanya dalam diskusi Polemik Sindo Radio bertajuk Jokowi, Kok Gitu? di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).

Dalam situasi ini, pihaknya melihat Presiden Jokowi menabrak komitmennya yang ketika kampanye. Namun, Presiden dalam melakukan hal tersebut bukan tanpa tekanan, tetapi dia mendapat tekanan yang luar biasa.

"Ya, orang yang power full. Apalagi kalau yang calonkan itu Ibu Mega, ya kelabakan Jokowi," tuturnya.

Pasalnya, Jokowi bisa menjadi Presiden karena jasa PDIP. Bila dirujuk sebelum pencalonannya sebagai Presiden, kata Tjipta, sebagian internal PDIP menolak, terlebih Puan Maharani. Kemudian, kelompok TB Hasanuddin yang terdiri dari lima orang meminta Jokowi dicalonkan sebagai Presiden.

"Sehingga pelan-pelan membujuk Megawati hingga akhirnya dicalonkan. Ini pelajaran bagi Jokowi, harusnya Jokowi berani keluar dari kungkungan, you are real President bukan petugas partai," tegasnya.

Tjipta melanjutkan, Jokowi sebagai Presiden sudah semestinya menggunakan jabatannya secara bebas. Dan, bagi para pimpinan partai politik melalui kasus ini menjadi pelajaran supaya tidak mengganggu Presiden.

"Sebagai Presiden pergunakan itu secara bebas, kasus ini juga harus membuat pimpinan parpol menyadari jangan lagi gerecokin, apa yang ingin dilakukan silakan," tuturnya. (*okz)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Kalau sampai Budi dilantik, Jokowi akan diteror Terus!

Relawan Dua Jari melancarkan protes. Mereka merasa kecewa terhadap keputusan Presiden Joko Widodo yang memajukan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri meski Budi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan transaksi tidak wajar.



Sebagai wujud kekecewaan mereka, para relawan yang mengklaim berjumlah ratusan ribu itu menyatakan siap meneror Jokowi apabila presiden bersikeras melantik Budi.



"Kalau sampai masih juga dilantik, kami akan terus meneror. Saya pribadi akan terus datang ke istana dan mengatakan ke presiden bahwa ini tidak benar. Kami ini mendukung bapak karena berkomitmen membuat Indonesia yang lebih baik dan bersih!" kata relawan Dua Jari, Fadjroel Rachman, di istana kepresidenan, Kamis (15/1/2015).



Hari ini, Fadjroel bersama rombongan relawan lain berencana bertemu dengan Presiden Jokowi. Namun, para relawan itu batal bertemu dengan RI-1. Presiden kini masih disibukkan dengan pertemuan dengan sejumlah pihak membahas soal status Budi Gunawa yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



"Kalau sampai preisden tetap melantik, maka bayangkan, masa Kapolri nantinya ada di tahanan KPK? Kata Pak Abraham (Ketua KPK), tidak mungkin tersangka KPK itu tidak ditahan," ujar Fadjroel.



Kendati kecewa, Fadjroel mengaku sebagai pendukung rasional ini tetap akan mendukung Jokowi. Menurut dia, Jokowi harus terus diingatkan akan komitmenya membuat pemerintahan yang bersih. Jokowi juga harus bisa mengatur intervensi berbagai pihak yang diterimanya.



"Kemampuan semua pemimpin dilihat bagaimana dia bisa mengelola seluruh intervensi. Dulu kami turun 150.000 orang dan Pak Jokowi tidak akan bisa menafikan itu. Kami meminta, menginginkan, dan sampai memohon supaya presiden Jokowi membatalkan pencalonan tersangka Komjen Budi Gunawan," papar Fadjroel.



Apabila permintaan itu tak digubris, Fadjroel menyatakan relawan siap turun ke jalan. (*kompas)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

“Jokowi Sudah Batal Wudhu, Jika Nekad Angkat BG”

Bagi Ketua PP Pemuda Muhammadyah Dahnil Anzar, Presiden Joko Widodo dianggap sebagai imam pemerintahan yang bersih dari korupsi. Jika Komisaris Jenderal Budi Gunawan tetap dilantik sebagai Kepala Polri, menurut dia, Presiden Jokowi batal "berwudu" untuk memimpin rakyatnya.



"Bila jokowi tetap ngotot angkat BG sebagai Kapolri, Jokowi batal wudu sebagai imam pemerintahan yang bersih, sebagai imam pemberantasan korupsi," ujar Dahnil di Jakarta, Kamis (15/1/2015).



Dahnil mengibaratkan memberantas korupsi seperti melakukan ibadah berjamaah. Ia lantas mengajak masyarakat untuk memerangi korupsi secara "berjamaah" dipimpin oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan pimpinan KPK lainnya sebagai imamnya.



"Maka saya berdiri di belakang pimpinan KPK, kami mengajak berjamaah lawan korupsi. Dalam hal pemberantasan korupsi ikut imamnya ke Abraham Samad dan kawan-kawan. Mari berjamaah kalau Jokowi tetap ngotot," kata Dahnil.



Dahnil mengatakan, ia terus berada di belakang KPK untuk mendukung instansi tersebut. Ia menambahkan, komitmen Presiden Jokowi selama kampanye untuk membentuk pemerintahan yang bersih harus diwujudkan.



"Di saat awal kontestasi capres, Jokowi sampaikan akan bentuk pemerintahan bersih. Korupsi bottlenecking yang menghambat Indonesia," ucapnya.



Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman. Persetujuan itu tetap diambil dalam sidang paripurna, Kamis (15/1/2015), meski pun Budi berstatus sebagai tersangka kasus korupsi.



Dari 10 fraksi, hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak proses seleksi calon kepala Polri dilanjutkan setelah Budi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, sembilan fraksi lainnya berpendapat proses seleksi harus tetap dilanjutkan.



KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.



Budi Gunawan dijerat KPK dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu. (*kompas)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jokowi Ngotot Angkat Budi, Relawan “Salam 2 Jari” Ancam Turun ke Jalan

Sejumlah artis dan seniman yang tergabung dalam relawan "Konser Salam Dua Jari" mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Jika tetap dilanjutkan, mereka akan melakukan aksi di jalan sebagai bentuk ketidakpuasan mereka terhadap keputusan Presiden Jokowi.



"Kami sebagai relawan 'Konser Salam 2 Jari' menyatakan akan turun ke jalan dan meminta KPK segera menuntaskan kasus pidana di balik rekening gendut," ujar koordinator Relawan Konser Salam Dua Jari, Abdee Negara melalui siaran pers, Kamis (15/1/2015).



Abdee mengatakan, ia dan para relawan menyadari bahwa memilih Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Akan tetapi, ia berharap sosok yang dipilih Jokowi beritegritas dan memiliki rekam jejak yang baik. Menurut Abdee, pencalonan Budi Gunawan telah menafikan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.



"Karena itu, kami meminta Bapak selaku penerima mandat rakyat agar mencabut atau membatalkan pencalonan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata Abdee.



Abdee mengatakan, dukungan penuh yang diberikan kepada Jokowi dan mengantarkannya menjadi RI-1 bukan tanpa alasan dan harapan. Dukungan itu, kata Abdee, berdasarkan kepercayaan terhadap komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.



"Kami percaya bahwa Bapak Jokowi sebagai presiden pilihan kami akan mendengarkan dengan hati dan tidak semata hanya dengan telinga. Kami percaya, Bapak masih punya hati untuk mendengarkan suara kami," kata Abdee.



Selain Abdee, ada pun seniman dan aktivis lainnya yang tergabung dalam relawan Konser Salam Dua Jari yaitu Oppie Andaresta, Nia Dinata, Olga Lydia, Joko Anwar, Happy Salma, Indra Bekti, Goenawan Moehammad, Fadjroel Rachman, dan Glenn Fredly.



Pada Selasa (13/1/2015), KPK mengumumkan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka dengan dugaan suap dan gratifikasi atas transaksi mencurigakan atau tidak wajar. Budi merupakan calon tunggal kepala Kepolisian RI yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo.



Penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Budi telah dilakukan sejak Juli 2014. Atas perbuatannya, Budi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Foto Fitnah Tak Akan Kendorkan KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menegaskan cara fitnah kepada pimpinan KPK tidak mungkin bisa mengendurkan lembaga itu dalam memberantas korupsi.



"Yang jelas, cara-cara fitnah seperti itu tidak mungkin bisa mengendurkan program dan strategi KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Bambang di gedung KPK Jakarta, Rabu malam.



Bambang mengatakan foto Ketua KPK Abraham Samad bersama Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira Wirayanti adalah hasil rekayasa.



"Tim ahli kami sudah mendapatkan foto asli sebelum direkayasa. Dari foto aslinya ditempel foto muka ketua KPK," kata Bambang.



Kendati demikian, KPK tidak melalaporkan soal ini kepada polisi.



"Hal-hal seperti ini sebaiknya bukan tanggung jawab KPK sebagai lembaga penegak hukum. Tidak semestinya KPK menangani hal seperti ini," kata Bambang.

Ia hanya mengatakan, KPK meminta semua pihak tidak lagi melakukan fitnah karena tidak akan berarti apa-apa.



"Yang dilakukan KPK adalah meng-appeal (menyerukan) pada siapa pun agar pihak tidak bertanggung jawab tidak melakukan hal seperti itu lagi. Ini cara paling soft yang kami lakukan," tegas Bambang.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Ekor AirAsia Berhasil Diangkat, Prajurit TNI Naik Pangkat

Tim SAR Gabungan berhasil mengangkat ekor pesawat AirAsia QZ 8501 setelah terus berjibaku di tengah laut. Ekor berhasil diangkat sekira pukul 11.50 WIB.



"Penyelaman kelima untuk pengangkatan ekor pesawat. Pukul 10.22 WIB, diver mulai menyelam," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (AL) Laksamana Pertama Manahan Simorangkir dalam pesan singkatnya, Sabtu (10/1/2015).



‎Berikut ini kronologi pengangkatan bagian ekor AirAsia QZ 8501.



- Pukul 10.22 WIB, penyelam mulai menyelam.



- Pukul 10.35 WIB, penyelam tiba di permukaan.



- Pukul 11.14 WIB, penyelam mulai menyelam.



- Pukul 11.31 WIB, penyelam tiba di permukaan.



- Pukul 11.40 WIB, penyelam mulai menyelam.



- Pukul 11.48 WIB, penyelam tiba di permukaan.



Pada pukul 11.50 WIB, lifting bag muncul ke permukaan dan saat itulah berlangsung proses diangkatnya ekor pesawat ke permukaan, sambil dibantu penarikan menggunakan tali tros kapal.



Sementara itu, Direktur Operasional Basarnas Marsma SB Supriyadi mengatakan, ekor pesawat saat ini masih mengapung dan belum diangkat ke atas kapal.



"Penyelam suruh cari black box-nya. Tunggu dari KNKT, kalau memang tidak ada black box-nya apakah sudah mau diangkut atau tidak," ujarnya.



Prajurit TNI Naik Pangkat



Usai mengangkat bagian ekor pesawat AirAsia QZ 8501 dari dasar pesawat, sejumlah prajurit penyelam mendapat penghargaan langsung dari Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang memimpin langsung operasi tersebut di atas KRI Banda Aceh.



"Saya bisa merasakan betapa anak buah kita di lapangan menghadapi rintangan alam dalam menjalankan tugas. Saya berikan penghargaan luar biasa, saya tempelkan pangkat terbaik bagi mereka, tadi (di atas kapal) saya serahkan secara simbolik," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sabtu (10/1/2015).



Namun, Jenderal Moeldoko tidak menjelaskan secara detail pangkat apa saja yang disematkan pada anak buahnya tersebut.



"Personel kita punya standar penaikan pangkat luar biasa, seperti Satya Lencana sebagai bentuk prestasi kita juga diberikan," kata Moeldoko.







Kepemimpinan Moeldoko di atas kapal, berlangsung selama tiga hari sejak Kamis 8 Januari. "Tugas TNI mencari, menemukan, dan evakuasi barang telah dijalankan dan menyerahkan secara resmi ke KNKT dalam keadaan sesungguhnya dan diterima dengan baik," ujar Jenderal bintang empat itu.



Melihat secara langsung kondisi ekor pesawat yang hancur, Moeldoko tak yakin jika black box masih ada di dalamnya. "Saya tidak bisa menjawab penuh apakah black box ada atau tidak di ekor," kata Moeldoko.



Sementara, Ketua Komita Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Tatang Kurniadi mengatakan, informasi yang diperolehnya dari jajarannya yang berada di lokasi, black box tersebut sudah tidak berada di bagian ekor pesawat.



"Informasi yang saya dapat, black box itu sudah terlepas dari tempatnya," kata Tatang.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Aneh, Nomor Telpon Penumpang AirAsia Bisa Dihubungi

Ketua DVI Polda Jawa Timur, Kombes Pol Budiyono, mengaku, pihaknya mendapat laporan dari salah satu keluarga korban AirAsia QZ 8501 bahwa nomor salah satu penumpang yang jatuh sempat bisa dihubungi.

Telepon misterius berdering ke ponsel seorang keluarga korban AirAsia QZ8501. Yang mengejutkan, nomor si penelepon persis sama seperti salah satu kerabat yang ikut menjadi penumpang pesawat nahas tersebut.



Namun sayang saat hendak diangkat, sambungan terputus. Dan ketika dihubungi lagi, nomor telepon tersebut sudah tak aktif lagi. Seperti diungkapkan Ketua Tim DVI Jatim dan Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes Pol Budiyono.



"Kemarin ada salah satu keluarga penumpang yang merasa dihubungi oleh handphone yang dibawa penumpang yang menjadi korban. Saat akan diterima mati, dicoba ditelepon lagi tidak bisa," kata Budiyono dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (10/1/2014).



Untuk mengecek laporan ini, pihaknya meminta Detasemen Khusus (Densus) 88 membantu melakukan penyelidikan. Bahkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, kata Budiyono, juga tengah meminta bantuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara untuk menyelidiki nomor telepon tersebut.



"Sayangnya setelah kami klarifikasi, dicek, tidak te-record nomor tersebut, cuma ada saksi mata. Jadi ini semua masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Hanya 1 orang yang melaporkan demikian," tutur dia.



Berdasarkan provider nomor tersebut, sambung Budiyono, handphone sudah tak aktif sejak keberangkatan pesawat AirAsia pada 28 Desember 2014.



"Baik dari Mabes Polri juga tidak ada bukti-bukti ada komunikasi pada tanggal waktu keberangkatan, waktu sebelum keberangkatan aktif terakhir demikian," tandas Budiyono. Namun identitas penumpang AirAsia dan keluarganya itu tak diungkap. (*lip6)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.