Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri menuai kontroversi di masyarakat. Keberadaan jenderal bintang tiga tersebut diyakini tidak bersih.
Tak lama setelah diumumkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pada saat menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri pada 2004-2006. Jabatan itu diemban Budi selepas menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri 2001-2004.
Tak pelak, pengumuman itu seakan memberikan bukti bahwa Budi tidak sesuai dengan janjinya dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, sejumlah relawan pun berbalik menentangnya sembari meminta agar Budi tidak dilantik sebagai Kapolri.
Meski begitu, relawan tetap membela Jokowi. Ada yang menyebut penunjukan Jokowi adalah upaya pintar untuk menunjukkan Budi tidak sepenuhnya bersih, ada pula yang menyebut intrik di dalam Istana sebagai penyebab terjadinya gonjang ganjing di dalam Istana.
Berikut cara loyalis Jokowi beberkan kotor dan mengerikannya intrik di Istana yang dikutip merdeka.com, Sabtu (17/1):
Bandit Istana
Pengamat politik, Boni Hargens menilai ditetapkannya Budi sebagai tersangka adalah bukti adanya 'bandit' di sekeliling Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menuding Budi merupakan figur yang di usung oleh 'bandit' tersebut.
"Budi Gunawan adalah figur yang didorong oleh sejumlah bandit di sekitar Jokowi," kata Boni dalam siaran persnya, Jakarta, Selasa (13/1).
Selain itu, Boni menduga pencalonan Budi sebagai Kapolri adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan masa kepemimpinan Jokowi. Sehingga, menurutnya niat yang terselubung itu harus dihentikan.
"Penetapan Budi Gunawan jadi tersangka oleh KPK adalah blessing in disguise, berkah terselubung. Maka mereka harus segera disingkirkan," jelasnya.
Tak hanya memberikan kritikan terkait pencalonan Budi, Boni juga mengapresiasi terkait langkah KPK yang langsung menetapkan Budi sebagai tersangka. Baginya, KPK dan PPATK telah bekerja sesuai komitmen dengan tindakan nyata.
Lebih lanjut, dengan adanya peristiwa ini Jokowi diharapkan bisa bekerja sama dengan KPK. Pasalnya, hal itu dapat meminimalisir 'bandit' dalam ranah politik maupun hukum.
"Dua lembaga ini telah mewakili kehendak publik dalam menjamin pemerintahan bersih dan demokratis. Kita berharap ke depan Jokowi tetap bergandengan tangan dengan lembaga ini supaya bisa secara sama-sama memerangi segala bentuk banditisme dalam politik dan dalam sektor lain seperti ekonomi dan hukum," tutupnya.
Dikepung Kepentingan
Sejumlah relawan 'salam 2 jari' mendatangi Istana Kepresidenan. Mereka berniat ketemu dengan Presiden Joko Widodo, sosok yang pernah menjagokan di Pilpres 2014 lalu.
Tapi niatan bertemu batal. Padahal, mereka ingin menyampaikan penolakan terhadap pencalonan Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Jam 3 katanya ada pertemuan, enggak jadi juga," ujar salah satu relawan, Fadjroel Rachmad dengan wajah kecewa, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1).
Dalam kesempatan yang sama, dia sempat memberikan pandangannya terkait kisruh pemilihan Kapolri saat ini. Menurut Fadjroel, saat ini Presiden tengah dikepung sejumlah kepentingan terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan.
"Saya melihat dia dikepung oleh sejumlah kepentingan, tugas dia sebagai pemimpin tentu mengelola tekanan-tekanan itu," ujarnya.
Namun, Fadjroel meyakini sikap Jokowi yang tidak segera menyabut pencalonan Budi bukan karena sifat keragu-raguan. Namun, ada kepentingan yang terus mendesak Presiden untuk tetap mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Saya tidak melihat keraguan dia," tegas Fadjroel.
Penjilat dan Mata-mata
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu menyebut Istana sebagai lokasi yang mengerikan, di mana di dalamnya terdapat penjilat dan kaum munafik. Bagi Adian, mereka sangat berbahaya karena dapat memberikan citra buruk pemerintah di mata masyarakat.
"Politik di sekitar Istana memang mengerikan, ada penjilat, ada para munafik, ada pembisik informasi palsu, ada yang diam-diam tapi pengkhianat, ada yang manggut-manggut tapi menikam dari belakang, ada mata-mata, ada agen rahasia," ujar Adian dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (16/1).
"Ada yang mengancam dengan kata, ada yang dengan senjata, ada yang dengan guna-guna, si jahat bekerja di dunia nyata hingga maya. Di Istana ada ribuan kepentingan yang bekerja dengan jutaan cara," lanjutnya.
Adian meyakini, gerakan ini bisa menjadi musuh dalam selimut dan bisa menghancurkan pemerintahan Jokowi sebelum mengakhiri masa jabatannya.
Lebih Jahat dari NAZI, Lebih busuk dari Freemason
Masih komentar Adian Napitupulu, dia meyakini, Jokowi yang semula seorang pengusaha mebel sedang berhadapan dengan konspirasi yang tak kasat mata. Konpirasi ini dinilainya lebih berbahaya, bahkan lebih senyap dari freemanson atau lebih jahat dari Nazi.
"Konspirasi tanpa bentuk, tak beraroma, tak diakui tapi ada dan bekerja," tandasnya.
Tak hanya itu, Adian juga meyakini aktivis-aktivis, pengamat dan tokoh-tokoh lain seluruhnya menghakimi Jokowi seolah-olah mereka paling berani. Meski menghadapi banyak tantangan, dia meyakini Jokowi tetap berdiri tegak dan tetap berpegang pada pendiriannya.
"Dalam kegalauannya, Jokowi, si kurus itu mengutip Pramoedya dan menegaskan sikap serta pendiriannya bahwa sebagai presiden ia menghormati semua lembaga, setiap orang, tapi sebagai presiden dia tak bisa di intimidasi siapapun!"
"Si kurus tukang mebel itu seolah ingin berkata "silakan bicara, silakan berpendapat, silakan beri data dan masukan, silakan ancam, silakan teror, silakan marah tapi saya yang akan memutuskan. Karena saya adalah presiden!" tutupnya.
(*sumber:merdeka)
