Pemerintah Mesir menutup 27 ribu masjid di seluruh negeri, sebagai upaya yang mereka sebut "memerangi radikalisme".
Al Monitor melaporkan penutupan ini merupakan eksekusi keputusan Pengadilan Mesir 18 Februari 2013 dan keputusan Kementerian Wakaf.
Setiap mushola yang besarnya kurang dari 80 meter persegi diperintahkan ditutup, dengan alasan untuk "melindungi generasi muda dari ekstremisme dan radikalisme".
Warga juga dilarang seenaknya mewakafkan tanah untuk masjid atau mushola di lingkungannya.
Keputusan ini dipastikan akan membuat banyak desa kecil di sekujur Mesir kehilangan masjid, karena rata-rata masjid di desa-desa berukuran kurang dari 80 meter persegi.
Penentang keputusan ini mengatakan alih-alih memerangi radikalisme, pemerintah Mesir sebenarnya sendang menyugurkan ekstremisme. Pengajaran agama dipastikan akan berpindah dari masjid desa ke rumah-rumah.
Di sisi lain, menurut penentang keputusan ini, masjid lokal tidak cukup mampu menampung jamaah shalat Jumat. Akibatnya, jamaah meluber ke jalan-jalan.
Di desa-desa, ketiadaan mushalla dan masjid kecil akan membuat masyarakat kehilangan tradisi shalat berjamaah.
Ahmed Karimen, profesor Syariah Universitas Al-Azhar, mendukung keputusan ini. Menurutnya, shalat Idul Fitri, Shalat Jumat, Shalat Idul Adha, harus dilakukan di masjid, bukan mushalla.
Tempat ibadah lingkungan, di bangunan apartemen, bangunan komersial, dan pabrik, juga dilarang, untuk mengurangi pengaruh radikalisme.
Pada saat sama, Kementerian Wakaf juga memberikan 400 sertifikat mengajar kepada ulama Salafi tanpa perlu tes orasi. Padahal, pemerintah Mesir kerap menuduh ulama Salafi menyebarkan ekstremisme.
Al Monitor menulis perubahan tiba-tiba, dengan memberikan sertifikat kepada ulama Salafi, mencerminkan kebingungan pemerintah Presiden Abdel Fatah el-Sisi menghadapi situasi saat ini.
AL-MONITOR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar